GfdiGpC5BSr8BUz7TpG8GUr7

INTERNASIONAL

Advertisement

HUKRIM

BISNIS

NASIONAL

OLAHRAGA

Light Dark
Muskab PMI Lobar Dianggap Cacat, Delegasi Provinsi Pilih Walk Out

Muskab PMI Lobar Dianggap Cacat, Delegasi Provinsi Pilih Walk Out

Muskab PMI Lobar Dianggap Cacat, Delegasi Provinsi Pilih Walk Out
Daftar Isi
×
Muscab
Pengurus PMI Provinsi NTB Saat Keluar di acara Muskab PMI lombok barat 
LOMBOK BARAT, NUSRA NEWS - Musyawarah Kabupaten PMI Lombok Barat yang digelar Minggu (23/3) di Jayakarta Hotel dinilai cacat demi hukum.

Pasalnya, sejumlah pemilik suara sah yaitu para Ketua Ranting yang memiliki SK 2014/2019 justru diusir dan tidak diberikan hak suara dalam prosesi itu.

Pantauan media ini, karena hal ini delegasi dari PMI Provinsi yang sekaligus Sekretaris PMI Provinsi memilih walk out dan tidak ikut dalam semua proses Muskab yang awalnya dijadwalkan dilaksanakan 8 Maret lalu itu.

Saat diwawancarai mengenai hal ini, Sekretaris PMI Provinsi yang tampak keluar ruangan Muskab saat dikonfirmasi awak media memilih irit bicara.

"Silakan langsung tanya pengurus saja," ucapnya sambil berlalu.

Diketahui sebanyak 10 Ketua Ranting PMI se Lobar yang notabene pemilik suara dalam Muskab itu diusir oleh salah satu pengurus karena sempat melakukan protes atas pelaksanaan kegiatan yang dianggap prematur dan cacat administrasi.

Ketua PMI Ranting Lingsar, Sumaidi alias Edong usai diusir oleh Wakil Ketua PMI Lobar langsung melakukan konferensi pers terkait hal ini.Muskab
"Muskab ini prematur, kami minta penjelasan terhadap administrasi yang dilanggar karena ini hal prinsip," ungkapnya.

Dijelaskan, pengurus PMI Lobar ternyata sudah membentuk pengurus ranting yang baru dengan SK kepengurusan 2020/2025. Tentunya menurutnya pengurus itu tidak sah karena tidak dipilih dan ditetapkan sesuai AD/ART yang menyebut bahwa pengurus dipilih melalui musyawarah mufakat.

SK pengurus yang sah menurutnya adalah pengurus dengan SK 2014/2019.

"Kami berani mengatakan bahwa SK pengurus yang dikeluarkan tahun 2020 itu cacat demi hukum dan tidak sah memberikan hak suaranya dalam Muskab ini," ungkap pria yang mengaku sudah menjadi relawan PMI selama 25 tahun ini.

Yang lebih lucu bahwa pengurus sebelum mengusir merek sempat menjelaskan bahwa penerbitan SK pengurus baru itu atas perintah Ketua PMI Lobar, H.Fauzan Khalid dengan alasan kebutuhan pembentukan Satgas Covid waktu itu.

Akan tetapi hal itu ditolak mentah-mentah oleh pihaknya karena jelas tidak pernah dimusyawarahkan terlebih dahulu dan melanggar AD/ART seperti yang disebutkan sebelumnya.

"Bahkan tadi Sekretaris (PMI Provinsi-red) itu mengakui kalau itu salah," jelasnya.

"Sepertinya pengurus PMI (Lobar-red) ini sedang mencoba membangun dualisme," curiganya.

Mengenai hal ini, pihaknya berencana akan melayangkan surat kepada Ketua PMI Lobar, H.Fauzan Khalid untuk meminta klarifikasi  terkait hal itu. Bahkan, pihaknya akan meminta PMI Provinsi dan pusat untuk tidak mengeluarkan SK kepengurusan jika memang Muskab tetap dipaksakan terlaksana sampai mendapatkan kejelasan.

H.Fauzan Khalid yang dikonfirmasi media ini juga tidak memberikan keterangan lanjut. Dia berdalih bahwa dirinya saat ini sudah bukan menjadi Ketua PMI Lobar.

"Saya sudah bukan Ketua lagi," singkatnya. (Nn)

0Komentar

Special Ads